Jakarta – Terkait dengan cuti bersama hakim se-Indonesia pada tanggal 7-11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes penyesuaian gaji dan tunjangan hakim, Pengajar FH Trisakti Dr. Albert Aries menyatakan hal tersebut merupakan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani para hakim yang dijamin Pasal 28 E ayat 2 Konstitusi.
Namun aksi mogok hakim selama 5 hari tersebut jangan sampai merugikan hak-hak pencari keadilan, perlu adanya delegasi dan koordinasi dengan para hakim lain yang memilih tidak ikut aksi agar pelayanan publik tetap berjalan, karena keadilan yang tertunda adalah penyangkalan terhadap keadilan itu sendiri (justice delayed is justice denied), tegas Albert Aries.
Albert juga berharap Pimpinan Mahkamah Agung dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi dari perwakilan hakim, karena usulan perubahan atas PP No.94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung haruslah datang dari Mahkamah Agung sendiri yang tahu persis bagaimana pemenuhan kesejahteraan hakim, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.
Apalagi saat ini menjelang masa transisi pemerintahan, hal-hal strategis seperti ini timing-nya seharusnya bisa diajukan lebih awal oleh Pimpinan Mahkamah Agung kepada Pemerintah, apalagi setelah adanya Putusan Nomor 23 P/HUM/2018 yang menganulir beberapa pasal dari PP No. 74/2016 tentang perubahan atas PP No.94/2012, tegas Albert.
Selain penyesuaian gaji dan tunjangan yang bisa dipertimbangkan dengan nilai harga emas, Albert juga berharap ada payung hukum yang dapat menjamin perlindungan sosial, kesehatan, mental, dan keamanan bagi hakim, serta agar para hakim tidak dibebani tugas-tugas administratif yang menyita waktu, hakim berfokus saja untuk mengadministrasikan keadilan lewat putusan-putusan yang berkualitas.
Kita tidak boleh lupa, ada pandangan realis yang mengatakan, “Apa yang dimakan hakim dalam sarapannya menentukan putusannya.” (Justice is what the judge ate for breakfast), harapannya agar pembahasan penyesuaian gaji dan tunjangan hakim antara Mahkamah Agung dan Pemerintah bisa segera mencapai titik temu, tutup Albert.(QQ)
Komentar